Kementerian Dalam Negeri Aljazair mengesahkan tiga partai politik Islam bersama tujuh partai baru lainnya untuk mengikuti pemilihan umum pada Mei 2012. Dengan demikian, Aljazair kini memiliki 22 partai politik yang secara hukum dapat maju dalam pemilu, termasuk enam partai Islam yang telah ada.
Pakar politik Rachid Tlemcani mengatakan, ia yakin langkah Kemendagri Aljazair itu dimaksudkan untuk memecah suara umat Islam.
Pemerintah Aljazair sebelumnya mengatakan, pemilu tidak akan diikuti oleh para eks aktivis partai Islam FIS yang pernah memenangi pemilu tahun 1990.
Abdallah Djaballah dari partai Front Keadilan dan Pembangunan mengeluhkan sempitnya waktu sebelum tanggal pemilu bagi partai baru untuk siap ikut pemilu.
Partai-partai Islam berharap mengikuti jejak kelompok Islam di Tunisia dan Mesir yang unggul dalam pemilu. Parlemen Mesir bahkan didominasi (75%) oleh wakil dari partai Islam dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok salafi. Namun, Mendagri Aljazair pernah menyatakan, tidak ada tempat bagi partai Islam untuk menang –merujuk pada kasus 1991 ketika kemenangan FIS dibatalkan militer atas dukunga Prancis.
Pengamat politik Aljazair , Mohammed Saadi pesimis dengan persatuan partai Islam di Aljazair. Ia menilai masih banyak hal yang belum bisa disatukan agar partai ini bisa membentuk suatu koalisi yang kokoh. Pakar politik di Fordham University di New York, John Entelis juga masih melihat ada persaingan pribadi antar pemimpin disana.
Louisa Hanoun dari Partai Buruh meramalkan, warisan pertumpahan darah masa lalu akan membuat warga Aljazair tidak memilih partai Islam. “Mereka belum sembuh dari tragedi nasional (perang sipil),” ujar dia. (Mel/Associated Press/ddhongkong.org).*
