fbpx
13.3 C
Hong Kong
18 Januari 2021

Perda Miras Dicabut, MUI Undang Ormas Islam

- Advertisement -

Kementerian Dalam Negeri mencabut sembilan peraturan daerah, termasuk Perda Minuman Keras (Miras). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dianggap terlalu memihak para pengusaha miras.

Kabar soal pencabutan Perda Miras itu ditanggapi serius oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan langkah-langkah praktis menyikapi keputusan Kementerian Dalam Negeri itu.

“Kami akan bersama-sama dengan Ormas Islam menyatukan langkah menyikapi hal itu,” kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin saat berbincang dengan VIVAnews.com, Rabu 11 Januari 2012.

Namun, Ma’ruf tidak menyebutkan langkah apa yang akan dilakukan bersama Ormas Islam itu. “Pokoknya akan ada langkah menanggapi keputusan itu,” ujar dia.

Yang jelas, lanjutnya, MUI akan mengadakan pertemuan dengan Ormas Islam membahas masalah ini. “Mungkin Sabtu besok untuk membahas langkah apa yang akan dibuat. Yang jelas MUI dan semua ormas itu menolak, akan kita rumuskan,” kata dia.

Reaksi atas rencana pencabutan perda ini sudah ditunjukkan oleh Forum Silaturohim Pondok Pesantren Kota Tangerang. Mereka menilai pencabutan perda yang mengatur peredaran minuman keras di kotanya akan menimbulkan dampak yang baru, yakni degradasi sosial.

Ulama Tangerang akan mengerahkan massa menuntut pembatalan pencabutan perda itu. 10.000 santri akan turun ke jalan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan sebanyak 351 Perda dicabut selama 2011 karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sembilan diantaranya dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

“Pencabutan beberapa Perda itu karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan itu sudah sesuai ketentuan,” ujar juru bicara Kemdagri Reydonnyzar Moenek, Senin malam 9 Januari 2012.

BACA JUGA:  Luncurkan Program Madrasah Perantau Online, DDHK Berikan Kajian Komprehensif untuk Pekerja Migran

Oleh sebab itu, kalau pemerintah daerah tidak sependapat dan mengajukan protes atas pencabutan perda itu, Kemendagri menyarankan agar melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. “Itu bisa ditempuh,” katanya.

BACA JUGA:  Pusat Manajemen Bencana DD Terjunkan 5 Tim ke Lokasi Kecelakaan Sriwijaya Air

Namun, Mendagri Gamawan Fauzi membantah telah mencabut Perda yang mengatur minuman keras di daerah. Dia mengatakan yang dilakukan Kemendagri, hanya mengevaluasi dan verifikasi Peraturan Daerah agar merujuk pada Undang-undang yang lebih tinggi.

“Kami memberikan masukan kepada daerah yang membuat Perda itu supaya merujuk kepada Undang-undang yang lebih tinggi dan jangan melanggar Undang-undang yang lebih tinggi,” kata Gamawan di kantornya, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 10 Januari 2012. (VIVAnews.com).*

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

DDHK Newshttps://ddhk.org
Alamat: Flat D, 3/F Lei Shun Court, 116 Leighton Rd, Causeway Bay, Hong Kong
Cara Menghafal Al-Quran

Cara Menghafal Al-Quran

TANYA: Assalamu'alaikum, Ustadz. Mohon maaf pak Ustadz, saya mau tanya tentang  bagaimana cara mengatur waktu antara murojaah hafalan dan menambah hafalan ayat? Terima kasih. Salam, Fulanah JAWAB: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Qur'an...
Lewat Majelis Mitra Dakwah, DDHK Berikan Bantuan ke Masjid di Blitar dan Magetan

Lewat Majelis Mitra Dakwah, DDHK Berikan Bantuan ke Masjid di Blitar...

DDHK.ORG -- Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK), pada pertengahan Januari 2021, memberikan bantuan untuk pembangunan dan renovasi masjid di Blitar dan Magetan,  Jawa Timur....

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

28,816FansSuka
483PengikutMengikuti
215PelangganBerlangganan
- Advertisement -

KABAR TERBARU

- Advertisement -
×