Politisi anti-Islam Belanda, Geert Wilders, diadili Senin (4/10), karena dituduh menghasut kebencian terhadap umat Islam. Ia dituduh telah menghasut kebencian dan melakukan diskriminasi terhadap kaum Muslim dalam komentar yang ia buat di media dan telah menghina orang Muslim ketika membandingkan Islam dengan Nazisme.
Namun, seperti diberitakan Radio Nederland, sidang berjalan kacau. Pengadilan di Amsterdam butuh waktu sampai Selasa 5 Oktober untuk memikirkan penolakan pengacara Wilders terhadap hakim yang diajukan oleh pengacara Bram Moszkowicz.
Belum lagi dua jam proses pengadilan berlangsung, si pengacara sudah menolak hakim yang menangani kasus itu. Menurut Moszkowicz dan Wilders, pengadilan ini sudah membangkitkan kesan memihak.
Ketika sidangnya dimulai, Geert Wilders menyatakan dia akan menggunakan haknya untuk diam. “Saya rasa semua yang perlu diucapkan sudah saya ucapkan.” Ia juga menambahkan tidak akan menjawab satupun pertanyaan hakim atau jaksa.
Jan Moors, ketua majelis hakim pengadilan Amsterdam, menyatakan bahwa pengadilannya membaca koran dan menonton televisi dan “tampaknya, seperti diamati media massa, Wilders selalu menghindari diskusi.” Pengacara Bram Moszkowicz menyatakan, tidak layak kalau hakim Jan Moors mencela keputusan Wilders untuk diam. “Itu adalah hak asasinya,” demikian si pengacara.
Tutup mulut
Dalam pengadilan pidana Belanda, seorang terdakwa memang berhak untuk tutup mulut, karena dia tidak bisa diwajibkan ikut serta menghukum dirinya sendiri. “Tidak layak, tidak pantas dan terkutuk,” demikian kata Wilders terhadap ucapan ketua majelis hakim Jan Moors.
Menurut pengacara Moszkowicz, kliennya sekarang sudah berurusan dengan pengadilan yang akan menghukumnya. Geert Wilders diadili akibat sebuah keputusan pengadilan Amsterdam. Kejaksaan sebenarnya tidak ingin mengadili Wilders. Sedangkan orang-orang yang melaporkan Wilders kemudian menggugat keputusan jaksa itu ke pengadilan, dan mereka berhasil.
Sekarang kejaksaan mendakwa Wilders menghina umat muslim karena menyamakan kitab suci Al Qur’an dengan buku Mein Kampf karangan Hilter. Selain itu dengan tulisan-tulisannya yang dimuat oleh koran De Volkskrant dan harian De Pers Wilders dinyatakan telah mendorong kebencian dan diskriminasi.
Pengadilan Amsterdam butuh waktu lima hari untuk menangani kasus Wilders. Salah satu hari terpenting akan digunakan untuk menanyai terdakwa. Karena Wilders tidak ingin menjawab pertanyaan, maka mungkin proses terhadapnya tidak akan sampai lima hari.
Pengamanan ketat
Dalam proses itu juga akan dipertunjukkan film Fitna yang anti-Islam. Pada bulan Maret 2008 fillm Fitna dipubilkasikan di internet. Kejaksaan akan menggunakan film itu dalam dakwaannya terhadap Wilders.
Proses yang kontroversial ini dilakukan di tengah langkah pengamanan ketat. Di depan gedung pengadilan banyak polisi dan polisi militer serta polisi berkuda. Publik dan pers masuk melalui pintu yang berbeda. Di antara para wartawan juga terdapat wartawan luar negeri.
Sidang pengadilan pemimpin PVV ini sekarang diskors sambil menunggu keputusan penolakan hakim yang diajukan pengacara. Bagian tertentu pengadilan Amsterdam yang disebut wrakingskamer akan menangani permintaan ini. Hakim yang diminta diganti tampaknya juga akan ditanyai dan ia juga bisa minta supaya ditanyai. Keputusan wrakingskamer ini tidak bisa dilawan dengan banding.
Kalau permintaan pengacara dipenuhi, maka harus ditunjuk pengadilan lain yang akan menangani kasus Wilders ini.
Sidang pengadilan itu berlangsung pada saat yang bikin canggung Wilders. Partainya tengah bersiap untuk mendapatkan peran kuat dalam pemerintahan melalui dukungannya pada pemerintah yang hanya memperoleh kemenangan minoritas yang terdiri dari Partai Liberal (VVD) dan Kristen Demokrat (CDA). Setelah pemilu pada Juni lalu, VVD dan CDA hanya meraih 52 kursi dari 150 kursi parlemen. Dengan dukungan dari Wilders, mereka bisa mendapatkan mayoritas minimal 76 kursi.
Radio Nederland melaporkan, sebenarnya bukan kejaksaan yang menyeretnya ke muka hakim, tetapi sekelompok warga. Tahun lalu, Pengadilan Tinggi Amsterdam mengeluarkan perintah kepada kejaksaan untuk menggugat politikus ini. “Dia memecah belah, ia menciptakan kebencian, menciptakan konflik. Sejumlah orang tidak bisa menerima ini. Orang lain dapat menerimanya,” kata Mohammed Rabbae dari Dewan Nasional Maroko seperti dikutip AFP.
Proses peradilan ini terdiri dari lima sidang pengadilan. Kasus ini banyak menarik perhatian, baik dari dari dalam maupun di luar negeri. Keamanan di seputar pengadilan sangat ketat. (Mel/ddhongkong.org).*
