Erdogan Perjuangkan Hapus Larangan Jilbab di Turki
Perdana Menteri Turki, Recep Thayyip Erdogan, berniat menghapus larangan jilbab di seluruh perguruan tinggi. Ia menilai larangan jilbab itu melanggar kebebasan beragama.
Partai yang dipimpinnya, Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP), akan terus berusaha, meski tahun 2008 Mahkamah Konstitusi menolak permintaan AKP untuk mencabut larangan tersebut.
Setelah referendum perubahan konstitusi bulan lalu untuk merombak pengadilan, AKP mengangkat kembali isu sensitif itu dalam agenda kerja pemerintah. ”Kami sepakat dengan masyarakat mengenai isu jilbab ini,” ujar Erdogan dalam sebuah pidato di depan mahasiswa di Istanbul.
”Kami tak ingin mengecewakan generasi muda. Tidak ada gunanya lagi terlalu mencampuri kebebasan beragama dan pendidikan,” tegas Erdogan.
Meski berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan bekas pusat Khilafah Islam Bani Utsmani, Turki menganut paham sekuler. Jilbab dilarang di perguruan tinggi negeri dan di kantor-kantor pemerintah. Kalangan sekular berdalih, larangan itu untuk mempertahankan Republik yang sekuler sebagaimana didirikan Kemal Ataturk pada 1923.
Setelah memenangkan referendum untuk perubahan konstitusi pada 12 September lalu, Erdogan berencana membuat konstitusi baru usai pemilu pada Juli 2011.
Selain soal jilbab, pemerintah Erdogan juga akan menghidupkan kembali pelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Pengajaran bahasa Arab akan diterapkan pada sekolah tingkat menengah sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum, selain pelajaran bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman.
Penyebaran pengajaran bahasa Arab akan diterapkan tidak hanya di sekolah menengah, namun juga di sejumlah universitas Turki dan lembaga-lembaga pendidikan swasta. (al-arabiya/afp/islammemo).*