Info DD

Muslim Libya Inginkan Pemerintahan Berlandaskan Syariat Islam

Ratusan Muslim Libya berunjuk rasa guna menuntut penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan Libya. Tuntutan tersebut sebagai respon terhadap munculnya kekuatan politik sekuler di Libya pasca rezim Muammar Khaddafi.

Aksi demo itu digelar Jumat (20/1) oleh kelompok politik Islam. Mereka berkumpul di beberapa tempat terpisah, antara lain lapangan Tripoli, Benghazi bagian timur, dan Sabha di bagian selatan negeri.

Di Lapangan Aljazair di Tripoli, massa membakar “Buku Hijau”, buku pedoman yang disusun oleh Khaddafi mengenai politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari, untuk menegaskan bahwa Al-Qur’an mesti menjadi sumber utama peraturan di negeri itu.

Peserta unjuk rasa diketahui berasal dari kelompok gerakan Islam berpengaruh, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Salafi.

Pemrotes memberi gambaran singkat mengenai masa depan politik Libya, saat partai Islam dan sekuler diperkirakan bersaing untuk memperebutkan kursi di Majelis Nasional, yang anggotanya dijadwalkan dipilih pada Juni guna merancang konstitusi bagi negara Afrika Utara itu.

Banyak ahli berpendapat, Ikhwanul Muslimin adalah kekuatan politik yang paling tertata dengan baik dan dapat tampil sebagai pemain utama politik di Libya setelah Khaddafi. Mereka ditindas  keras selama 42 tahun kekuasaan otoriter Khaddafi.

Pemimpin Dewan Peralihan Nasional (NTC) yang memerintah di Libya, Mustafa Abdul Jalil, pada Oktober berjanji akan menegakkan hukum syariah.

“Kita, sebagai umat muslim telah menerima syariah sebagai sumber undang-undang, sehingga setiap hukum yang bertolak-belakang dengan ajaran Islam dibatalkan secara hukum,” katanya. (Mel/Reuters/Antara/ddhongkong.org).*

Baca juga:

×