DDHK News –Kaum Sekuler di wilayah Kurdistan Irak mendesak pemerintah agar melarang khotbah Jumat. Desakan beberapa intelektual sekuler dan kaum feminis itu muncul setelah Mullah Farman Kharabaiy, Imam Masjid Majidawa di ibukota Arbil, mengatakan sejumlah tokoh feminis terkemuka Kurdi menghujat khotbahnya.
“Perhatian utama di sini, di Kurdistan, adalah para pemimpin agama berpikir bahwa mereka harus menjadi pemimpin seluruh masyarakat …,” kata Mariwan Naqshabani, seorang ahli politik, kepada Press TV (14/1).
Parlemen Kurdistan saat ini sedang membahas aturan yang akan memungkinkan hanya pemerintah yang berhak mengatur khotbah Jumat di tiga kota besar wilayah Kurdistan –Arbil, Sulaymaniyah, dan Duhok.
“Sembilan puluh persen warga di sini Muslim. Mereka yang mengumpulkan tanda tangan dan mengirimkan petisi kepada pemerintah untuk membuat undang-undang itu, harus mempertimbangkan penerimaannya oleh mayoritas rakyat di daerah,”kata Salim Koyi dari Gerakan Islam Kurdistan.
“Para pemimpin agama berbicara tentang kegagalan kepemimpinan politik dan tidak adanya pemerintahan. Itulah sebabnya partai yang berkuasa pun diam ketika para pemimpin agama diserang oleh intelektual,”tambahnya.
Banyak kelompok agama siap melakukan aksi demonstrasi jika undang undang yang mengatur khotbah Jumat itu disahkan parlemen. Para pakar setuju bahwa mayoritas penduduk akan menentang larangan tersebut. (Mel/Press TV).*
