Info DD

Dinilai Pro-Islam, Sebuah Buku Pelajaran Siap Dilarang di Texas

Sebuah buku pelajaran yang dinilai “pro-Islam” dan “anti-Kristen” siap dilarang di Texas, Amerika Serikat.

Badan Pendidikan di Texas akan mengambil keputusan terkait sebuah resolusi yang mendesak penerbit untuk tidak mencetak bahasa yang mengandung ”pro Islam/anti-Kristen” dari buku pelajaran di negara bagian tersebut.

Di antara sejumlah keluhan, dekrit yang tidak mengikat itu mengatakan kalau sejumlah buku cetak menyediakan lebih banyak tempat untuk Islam ketimbang Kristen dan ”memutihkan” kebudayaan Islam.

Texas merupakan salah satu pasar buku cetak terbesar di AS dan sebuah keputusan yang membantu resolusi ini akan mempengaruhi industri penerbitan, kata pendukung resolusi ini.

Keputusan yang akan dibuat oleh Badan Pendidikan Texas akan berlangsung Jumat (24/09/10), diajukan oleh Randy Rives, seorang pengusaha dan anggota partai Republik kota Odessa, Texas.

Kepada BBC, Rives mengatakan, pihaknya sangat mengkhawatirkan buku yang mengandung pro-Islam dan ajaran anti-Kristen.

Dia mengatakan resolusi ini dibutuhkan untuk memperingatkan para penerbit agar tidak mencetak buku ”anti-Kristen” jika ingin menjualnya di sekolah-sekolah Texas.

Kritik atas resolusi

Rives menyebutkan kalau buku yang disetujui digunakan di sekolah-sekolah Texas hingga tahun 2003 memuat 159 baris mengenai Islam dan hanya 82 untuk Kristen, dan menceritakan tentang perang salib Yahudi Eropa, tetapi menghiraukan pembantaian muslim Baghdad oleh penguasa muslim Tamerlane.

Tetapi para pengkritik mengatakan resolusi ini hanya berdasarkan pada kesalahan membaca dari buku yang sudah tidak digunakan, dan ada unsur untuk memasukan paham politik konservatif kedalam kurikulum.

The Texas Freedom Network, sebuah organisasi yang mempromosikan kebebasan beragama dan menolak ”hak keagamaan tertentu” menuduh badan pendidikan Texas mengedepankan isu ini ketimbang fokus pada masalah pendidikan.

“Resolusi ini adalah contoh lain dari sikap jajaran anggota badan pendidikan yang mengedepankan politik daripada keahlian dan menolak untuk mempertimbangkan saran dari para pendidik sebenarnya, sebelum melakukan hal yang provokatif dan memecah belah”, demikian isi pernyataan organisasi ini

“Badan ini jelas tidak bertanya ke para pendidik atau ahli lainnya untuk mendapatkan saran tentang resolusi”. (BBC News).*

Baca juga:

×