Dua negara Eropa, Denmark dan Swedia, sedang menjadi sorotan dunia usai serangkaian aksi penistaan dan penghinaan terhadap kitab suci Alqur’an oleh warganya. Aksi yang membbuat murka dunia Islam itu bukan tanpa sepengetahuan kepolisian setempat. Di beberapa kesempatan, polisi malah membiarkan aksi tersebut.
Kini Pemerintah Swedia mulai mempertimbangkan larangan pembakaran Alqur’an. Rencana itu tercermin usai Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menggelar pertemuan pada Ahad (30/7/2023). Pertemuan keduanya untuk mencari solusi menemukan cara melawan undang-undang kebebasan berbicara yang mengizinkan pembakaran kitab suci terjadi berulang kali.
“Kami berbagi analisis yang sama: situasi sekarang berbahaya dan langkah yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan kita,” kata Kristersson, seperti dikutip CNN Indonesia dari Financial Times.
Kristersson juga menerangkan pemerintah Swedia telah mulai menganalisa situasi hukum termasuk undang-undang ketertiban umum terkait aksi pembakaran kitab suci. “Dengan tujuan mengeksplorasi ruang lingkup langkah-langkah yang akan memperkuat keamanan nasional kita dan keamanan Swedia di Swedia dan luar negeri,” ungkap dia.
Sebelumnya, Perdana Menteri Ulf Kristersson juga mengungkapkan dirinya sangat khawatir usai polisi banyak menerima permohonan untuk menggelar demonstrasi anti-Islam di Swedia. Kristersson khawatir protes semacam itu bisa mengakibatkan pembakaran kitab suci umat Islam, Alqur’an.
“Jika mereka disetujui, kami punya beberapa hari dengan risiko yang jelas bahwa hal-hal serius bisa terjadi,” ujar Kristersson saat konferensi pers pada Kamis (27/7/2023), seperti dikutip Deutsche Welle (DW).
Peringatan Kristersson menggemakan pernyataan serupa dari Kepala dinas intelijen domestik, SAPO Swedia, Charlotte von Essen. Essen mengatakan protes semacam itu meningkatkan risiko keamanan. Dia menyebut Swedia menjadi target “prioritas” di kalangan Islamis usai penodaan Alqur’an baru-baru ini.
“Swedia telah berubah dari dilihat sebagai negara toleran menjadi negara anti-Islam,” kata bos intelijen Swedia itu.
Sebagaimana Swedia, Pemerintah Denmark juga akhirnya mempertimbangkan untuk secara hukum menghentikan aksi pembakaran berbagai kitab suci, termasuk Alqur’an, dalam demonstrasi. Pemerintah Denmark menyatakan mulai mempertimbangkan opsi ini setelah melihat tren para ekstremis memanfaatkan aturan kebebasan berpendapat dalam demonstrasi untuk membakar Alqur’an.
Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan pemerintah ingin “mengeksplorasi” mencegah situasi “negara lain, budaya, dan agama terhina, di mana situasi ini dapat berdampak negatif bagi Denmark, termasuk terkait keamanan.”
“Ini tentunya harus tetap dilaksanakan dalam kerangka kerja konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat dan dengan cara yang tak mengubah fakta bahwa kebebasan berpendapat di Denmark cakupannya luas,” demikian pernyataan Kemenlu Denmark yang dikutip AFP, Ahad (31/7/2023).
