Sejumah negara mengkritik dan mengungkapkan kekecewaan kepada Amerika Serikat (AS) atas kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui keanggotaan Palestina. Seperti diketahui, kegagalan itu disebabkan oleh veto AS di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4/2024) lalu.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyesalkan aksi AS tersebut. “Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB,” bunyi pernyataan Kemlu RI dalam unggahan di X, Jumat (19/4/2024), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.
Kemlu RI menyatakan perkembangan menuju keanggotaan penuh Palestina telah tersendat sejak negara itu memperoleh status negara pengamat PBB pada 2012. Padahal, Palestina telah mendapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.
“Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah,” tulis Kemlu RI.
Sedangkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan veto AS telah menghancurkan impian rakyat Palestina. “Lagi-lagi veto AS yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dan menghancurkan impian rakyat Palestina yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sejarah dan masyarakat dunia tidak akan melupakan tindakan tidak masuk akal ini,” kata Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing pada Jumat (19/4/2024).
Draf resolusi ini digagas oleh Aljazair berisikan rekomendasi DK PBB kepada Majelis Umum untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh. “Negara Palestina yang merdeka telah menjadi impian lama bagi generasi Palestina. Keanggotaan penuh PBB untuk Palestina merupakan langkah penting dalam proses bersejarah ini,” ujar Lin Jian.
Palestina, menurut Lin Jian, pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada 2011. Saat itulah keanggotaan Palestina juga ditunda karena adanya penolakan dari AS dan 13 tahun kemudian hal tersebut kembali terulang.
Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan AS yang memveto resolusi Palestina di Dewan Keamanan PBB tersebut. “Langkah veto terhadap masalah penting ini telah mempertanyakan keinginan tulus dari anggota dewan yang melaksanakannya untuk mewujudkan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sejak puluhan tahun dalam pendudukan ilegal Israel dan perang di Wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak tahun 1947,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang diunggah di Platform X.
Kekecewaan serupa juga dilontarkan Pakistan melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya Mumtaz Zahra Baloch. “Kami menyesalkan keputusan AS untuk memveto rancangan resolusi yang memberikan keanggotaan penuh PBB kepada Palestina,” kata Baloch kepada wartawan di Islamabad, seperti dilansir Anadolu.
Ia menambahkan, sudah tiba saatnya Palestina diterima di PBB. “Ini akan menjadi sebuah langkah untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah yang diderita oleh rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun. Ini akan menegaskan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Rakyat Palestina mempunyai hak yang melekat untuk hidup di Negara Palestina yang berdaulat, merdeka dan berdekatan dalam perbatasan 4 Juni 1967 dan dengan Al-Quds Al-Shareef sebagai ibu kotanya,” ujarnya.
Resolusi mengakui keanggotaan Palestina di PBB diveto oleh AS dalam rapat Dewan Keamanan pada Kamis lalu. Sebanyak 1 suara mendukung resolusi itu, dan dua negara memilih abstain, yaitu Inggris dan Swiss.
