DDHK News, Myanmar –Muslim Rohingya Myanmar (Burma) masih tertindas. Pemerintah Myanmar masih bersikap menekan kaum Muslim yang tidak diakui kewarganegaraannya itu.
Hal itu dikemukakan diplomat senior Amerika Serikat, Anne Richard, usai meninjau kamp pengungsi di Rakhine. Anne Richard mengeritik kebijakan pemerintah Myanmar yang memaksakan pembatasan pada komunitas Muslim di Rakhine.
Kekerasan antara umat Buddha dan komunitas minoritas Muslim merobek negara Barat tahun 2012. Lebih dari 200 orang tewas dan ribuan Muslim mengungsi.
Menurut Asisten Menteri Luar Negeri AS itu, setelah kunjungan ke Rakhine, ia mengatakan suasana di sana “sangat represif”.
“Itu benar-benar apa yang ingin kita lihat, tetapi secara struktural kebijakan yang sedang dilakukan benar-benar menindas,” katanya kepada wartawan.
Sebanyak 140.000 orang, terutama umat Islam, terjebak di kamp-kamp pengungsian sengsara di sekitar ibukota negara Sittwe setelah kehilangan rumah mereka karena kerusuhan 2012.
Ratusan ribu Rohingya yang tinggal di Rakhine Utara yang terisolasi juga dikenakan pembatasan yang mengatur di mana mereka dapat melakukan perjalanan, pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat mendidik anak-anak mereka.
Rohingya dipandang oleh pemerintah Myanmar dan banyak orang lokal sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan sebagian besar ditolak kewarganegaraannya.
“Untuk memperbaiki hubungan itu (Buddha-Muslim yang bermusuhan) tidak bisa secara lokal, itu harus diperbaiki dengan keterlibatan Naypyidaw,” katanya.
PBB baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang mendesak Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan akses Rohingya kewarganegaraan yang memicu kontroversi di negara mayoritas Buddha. (jnn/thejakartapost).
