Menurut dia, pihaknya mencoba melakukan pencegahan supaya tidak terjadi eksploitasi manusia di luar negeri dengan melakukan kampanye peduli masyarakat.
“Kampanye kesadaran masyarakat di kantong-kantong dimana kemungkinan besar banyak TKI baik di Jawa maupun di luar Jawa,”terangnya.
Langkah tersebut cukup efektif. Jumlah tenaga kerja Indonesia di di Malaysia jauh. “Katakanlah pembantu rumah tangga misalnya pada empat tahun yang lalu ketika pada masa awal saya bertugas yaitu sekitar 400 ribu orang yang resmi, sekarang menjadi 200 ribu orang belum lagi di sektor-sektor lain,” kata dia.
Ia menambahkan, perlu penataan kembali hubungan tenaga kerja dari perundingan tapi di sisi lain apalah artinya sebuah perjanjian kalau kita yang ada di lapangan tidak memahami dan terus melakukan permasalahan.
Tatang juga menjelaskan bahwa Malaysia sangat tergantung dengan tenaga kerja asing, dan 68 persen diantaranya adalah orang Indonesia.
Adapun orang-orang Indonesia ini yang berada di Malaysia itu bukan hanya tenaga kerja buruh serta pembantu rumah tangga dan konstruksi bangunan tapi ada 5.000 ekspatriat seperti di Petronas, perbankan, perguruan tinggi, teknologi informasi, penerbangan, serta di rumah sakit.
Bahkan, lanjutnya, ada yang digaji 10 ribu dolar. Hal itu menunjukkan bahwa Malaysia itu sangat tergantung terhadap Indonesia dari ahli-ahli yang ada di sana terlebih lagi dengan TKI.
Tatang Budi datang untuk mendata kembali berbagai persoalan yang ada di perbatasan.
Dia menyampaikan, Kedubes RI di Malaysia dan beberapa perwakilan lainnya seperti Konsulat Jendral di beberapa negara bagian terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah disamping penanganan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya.
Menurut dia, kedekatan geografis dan berbagai kemudahan terlebih lagi dari masa lalu masih menjadi persoalan yang terus ditangani.
“Jadi, banyak sekali orang-orang Indonesia karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka. Pertama menghadapi tekanan atau tindakan ekonomi dia harus mencari pekerjaan disisi lain juga ada dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan ketidakpahaman itu mudah sekali mereka diekploitasi,” kata dia. Sedangkan mengenai penghentian pengiriman TKI, Tatang menjelaskan itu terjadi ketika ada persoalan yang muncul terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia.
Ia menegaskan bahwa sejak bulan Mei, secara resmi seharusnya tidak ada pengiriman.
“Tapi kami mendapat laporan dan melihat di lapangan tetap terjadi pengiriman yang dilakukan oleh individu umum. Ini sangat disayangkan karena ini juga merugikan kepada TKI itu sendiri,” katanya.
Indonesia sedang berusaha negosiasi dengan Malaysia melakukan perubahan di dalam nota kesepahaman untuk lebih memberikan perlindungan supaya kejadian yang merugikan TKI tidak terulang kembali.
Ia mohon kepada semua pihak agar bersabar sampai perubahan nota kesepahaman itu yang memberikan jaminan lebih baik kepada TKI ini bisa dilaksanakan. (ANTARA)
