Pemerintah Hong Kong didesak untuk menetapkan batasan pinjaman dan batas atas suku bunga untuk mencegah peminjaman berlebihan oleh pekerja rumah tangga (PRT) asing. Desakan itu disampaikan anggota parlemen DAB Edward Leung pada hari Ahad, 15 Juni 2025 lalu.
Leung mengatakan ada kekhawatiran tentang pinjaman berlebihan dan praktik yang diduga tidak etis dari lembaga keuangan yang menagih utang dari PRT asing di Hong Kong menggunakan metode ilegal. “Kami menganjurkan agar jumlah yang dapat dipinjamkan [lembaga keuangan] kepada PRT bergantung pada, pertama-tama, sisa bulan kontrak yang mereka miliki, dan jumlah yang dapat mereka bayar kembali setiap bulan adalah 30 persen dari pendapatan bulanan mereka,” ujarnya, seperti dilansir RTHK.
“Misalnya, mereka masih memiliki sisa kontrak selama enam bulan, dan pendapatan bulanan mereka adalah HK$5,000, maka HK$1,500 dikalikan enam bulan akan menjadi jumlah total yang dapat mereka pinjam.
Leung mengklaim bahwa batasan yang diinnisiasi pihaknya ini disetujui oleh banyak pihak majikan dan agen yang telah ditemuinya.
Ia juga mengatakan pemerintah juga harus meningkatkan publisitas dan edukasi untuk lebih melindungi kepentingan PRT asing dan majikan mereka. “Pemerintah [harus] menyediakan seminar bagi mereka mengenai hak-hak mereka dan juga hukum di Hong Kong karena… untuk pekerja asing [lainnya] di Hong Kong, mereka harus menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam waktu delapan bulan sejak mereka tiba di Hong Kong,” katanya.
“Namun, untuk pekerja rumah tangga, mereka tidak memiliki seminar semacam itu, dan itu dapat menyebabkan masalah seperti peminjaman berlebihan dan peminjaman uang dari lembaga keuangan yang tidak berizin.
Hal itulah yang mendorong pihaknya untuk menyarankan agar pemerintah menawarkan seminar bagi pekerja rumah tangga dalam waktu delapan minggu setelah mereka tiba di Negeri Beton. Leung mengatakan pemerintah akan melakukan konsultasi publik pada akhir bulan ini untuk mengatasi masalah kelebihan pinjaman oleh PRT asing.
