Perdana Menteri Swedia Ulf Kristerssin meminta Uni Eropa menangguhkan kerja sama dagang dengan Israel karena agresi brutal mereka di Jalur Gaza Palestina. Seruan ini kian membuat pemerintahan Benjamin Netanyahu terjepit.
Kristersson menyoroti situasi di Gaza betul-betul memprihatinkan. “Israel gagal memenuhi kewajiban dasar dan kesepakatan terkait bantuan darurat,” kata dia pada 31 Juli lalu, dikutip AFP.
“Swedia kemudian menuntut Uni Eropa membekukan bagian perdagangan dari perjanjian asosiasi sesegera mungkin,” ujarnya.
Perjanjian asosiasi Uni Eropa dengan Israel merupakan kerangka kerja untuk hubungan perdagangan dan politik. Blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Israel, mencakup hampir sepertiga perdagangan global Israel, menurut data Uni Eropa.
Pernyataan Kristersson muncul dua hari setelah Belanda mengambil langkah serupa. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengatakan bahwa Negeri Van Oranye akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel jika mereka gagal memenuhi kewajiban kemanusiaan.
Laporan Uni Eropa pada Juni lalu menemukan bahwa Israel mungkin telah gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusia berdasarkan perjanjian kerja sama Uni Eropa.
Desakan negara-negara tersebut muncul saat kelaparan massal menjalar di antara warga Gaza. Ratusan orang meninggal akibat malnutrisi. Kekurangan pangan itu terjadi karena pembatasan ketat yang dilakukan Israel secara keji selama agresi dari Oktober 2023 hingga sekarang. Selama agresi pula, lebih dari 60.000 warga di Palestina meninggal dan ratusan ribu rumah warga hancur.
Slovenia yang Pertama
Slovenia resmi melarang seluruh perdagangan senjata dengan Israel sebagai bentuk respons atas agresi militer yang terjadi di Jalur Gaza. Kebijakan ini menjadikan Slovenia menjadi negara Uni Eropa pertama yang menerapkan embargo total terhadap ekspor, impor, dan transit senjata terkait Israel.
“Slovenia adalah negara Eropa pertama yang melarang impor, ekspor dan transit senjata ke dan dari Israel,” demikian pernyataan resmi pemerintah Slovenia, Jumat (1/8/2025).
Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Slovenia menyebut setiap negara wajib mengambil tindakan, bahkan bila perlu lebih maju dari yang lain, karena agresi Israel yang menghancurkan dan bantuan kemanusiaan yang ditolak masuk ke Gaza.
Langkah embargo ini diumumkan oleh Perdana Menteri Slovenia Robert Golob dalam sidang pemerintah pada 31 Juli lalu. Slovenia menilai Uni Eropa belum mampu mengambil sikap konkret terhadap Israel karena masih terjadi perpecahan dan perselisihan internal di dalam blok tersebut. Karena itu, kebijakan embargo ini diambil secara independen.
Sikap tegas Slovenia terhadap Israel bukan kali pertama disampaikan. Pada awal Juli, pemerintah negara tersebut melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, serta menyatakan keduanya sebagai “persona non grata.” Pemerintah Slovenia menuding kedua menteri itu menghasut kekerasan ekstrem dan melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia warga Palestina.
Sebelumnya, pada Juni 2024, Slovenia juga telah secara resmi mengakui negara Palestina melalui penerbitan dekrit pengakuan kenegaraan. [Sumber: CNN Indonesia]
