DDHK News, Indonesia — Buruh migran yang berjuang mencari devisa untuk menyejahterakan keluarga di Tanah Air pesimistis nasib mereka menjadi lebih baik setelah pemilihan umum. Mereka membutuhkan keseriusan calon anggota legislatif membela hak-hak tenaga kerja Indonesia dengan membangun sistem perlindungan yang komprehensif.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Migrant Institute Dompet Dhuafa (DD) Adi Chandrautama dalam seminar yang diselenggarakan Migrant Institute bersama Dompet Dhuafa di Jakarta, Selasa (4/3/2014). Turut hadir sebagai pembicara adalah anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati.
”Mayoritas buruh migran skeptis dengan nasib mereka sendiri dalam tahun politik. Mereka meragukan tahun politik dapat memberikan perubahan terhadap mereka,” kata Adi.
Sedikitnya 6,5 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri dan mengirimkan Rp 80 triliun per tahun yang langsung menggerakkan sektor riil di daerah. Malaysia merupakan negara penempatan terbanyak dengan sedikitnya 2,2 juta TKI dan kemudian disusul Arab Saudi (1,5 juta orang).
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendata sedikitnya 38 kabupaten/kota sebagai daerah kantong TKI. Tiga provinsi pengirim TKI terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Adi mengatakan, ribuan buruh migran dalam perbincangan grup media sosial mengungkapkan keresahan mereka menghadapi pemilihan umum. Menurut Adi, Komisi Pemilihan Umum hanya mendata sekitar 2,5 juta pemilih di luar negeri, sementara jumlah TKI mencapai 6,5 juta orang.
Dalam kesempatan yang sama, Okky menampik anggota DPR tidak memperhatikan nasib TKI. Menurut Okky, dia pada Juni dan Desember 2013 berkunjung ke Hongkong dan berdiskusi dengan dua kelompok TKI.
Okky menyatakan, dia mendapatkan banyak masukan dalam diskusi di Taman Victoria, Hong Kong. (kompas.com).*
