Kandidat Kapolri Karbitan, DPR Diminta Tolak Timur

Indonesia Police Watch (IPW) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap arogan dalam proses pemilihan Komjen Pol. Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. “IPW menyayangkan sikap arogan SBY yang melakukan pemaksaan kehendak dan “mengkarbit” Timur menjadi Kapolri,” cetus Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (6/10), seperti dikutip Republika.

Padahal, lanjut Neta, seharusnya presiden mendorong lahirnya institusi Polri yang demokratis, independen, transparan, dan akuntabel. Harapannya, Polri bersikap profesional dalam menjaga kemaslahatan rakyat bangsa dan negara. “IPW menilai Presiden SBY telah merusak masa depan Polri. Untuk itu, IPW mengimbau Komisi 3 mengembalikan Timur ke SBY. Apalagi figur tersebut bermasalah,” papar Neta.

Timur, yang lahir di Jombang 10 Januari 1956 itu, dicalonkan oleh SBY dua jam setelah dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal. Timur saat ini menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri setelah tiga bulan menjabat Kapolda Metro Jaya.

Timur juga pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.

Uji Kelayakan

Komjen Pol Timur Pradopo hari ini bertemu dengan pimpinan DPR guna membicarakan mekanisme pemilihan Kapolri. Kemungkinan besar, Senin 11 Oktober 2010 mendatang, Timur akan jalani uji kelayakan di DPR.

“Kalau jadwal itu bisa terlaksana dengan baik, kalau tidak ada aral melintang, rapat paripurna DPR Selasa depan sudah akan ketuk palu mengenai calon Kapolri ini,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. “Baru setelah itu surat akan kami kirim ke Presiden untuk proses lebih lanjut,” kata Priyo usai pertemuan dengan Timur seperti dikutip VIVA News.

Dalam pertemuan, Priyo menjelaskan pimpinan dewan setidaknya bisa merasa lega karena Timur menegaskan tidak ada konflik antar kubu dalam tubuh Polri.

“Kami pimpinan mendengarkan dari kalangan masyarakat, dari kalangan pers, mengenai pengkubuan di internal polri hanya gara-gara pergantian Kapolri. Kami semua minta agar ini dijelaskan dengan baik. Tadi Pak Timur mengatakan sesungguhnya tidak ada mengenai kubu-kubu,” kata Priyo.

Priyo merasa penting mengingatkan agar soliditas Polri perlu dijaga dan melakukan terobosan mewujudkan reformasi Polri. “Ada keinginan dari Pak Timur Pradopo untuk mewariskan yang sudah baik, yang diwariskan oleh Jenderal Bambang Hendarso,” kata Priyo

DPR juga menyarankan agar dilakukan terobosan-terbosan reformasi internal Polri sebagaimana telah dilakukan oleh TNI.

Namun, Priyo tak menjelaskan alasan lain dan pembicaraan apa saja yang telah dilakukan dengan Timur dalam pertemuan tertutup itu. “Kalau yang lain-lainnya sudah tentu bukan untuk konsumsi publik. Bukan dirahasiakan, kan ada hal-hal yang mungkin bersifat tak diberitahu,” kata Priyo.

Yang jelas, pimpinan DPR menyarankan agar Polri tidak tergiur oleh kepentingan politik praktis. “Saya dan teman berpesan kalau memang Pak Timur memegang komando tertinggi di Polri ini, satu hal kunci suksesnya adalah kalau Polri tak tergoda pada politik,” kata Priyo.

Timur Pradopo tidak banyak bicara ketika dimintai keterangan oleh wartawan usai pertemuan. “Saya diundang oleh Bapak-bapak Ketua DPR,” kata Timur.*

Exit mobile version