Filipina dan Pejuang Muslim Moro Resmi Berdamai

DDHK News, Filipina — Pemerintah Filipina dan kelompok pejuang kemerdekaan Muslim Moro resmi berdamai. Kedua pihak sepakat mengakhiri konflik antara kedua belah pihak dengan menandatangani pakta kerangka perdamaian.

Baik pihak Moro Islamic Liberation Front (MILF) maupun Pemerintah Filipina sama-sama mengetahui adanya harapan dan tantangan dalam perjanjian damai ini. Kerangka ini pun mengatur jalur untuk meraih perjanjian damai seutuhnya yang direncanakan akan rampung pada 2016 mendatang.

Finalisasi perjanjian damai itu nanti akan memberikan otonomi penuh bagi masyarakat Muslim di wilayah Selatan Filipina yang selama ini menjadi minoritas. Sementara penandatangan pakta ini menandai berakhirnya perlawanan MILF untuk bebas dari Filipina yang sudah berlangsung lebih dari 40 tahun, dan menewaskan puluhan ribu jiwa dan melumpuhkan pemerintahan daerah di wilayah selatan.

Perjanjian ini ditandatangani di Istana Kepresidenan Filipina, Malacanang. Pemerintah Filipina diwakili oleh Marvic Leonen, sementara dari MILF diwakili oleh Mohagher Iqbal. Peristiwa bersejarah ini dihadiri oleh Presiden Benigno Aquino dan Ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim, serta Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dimana Malasyia selama ini menjadi moderator proses perdamaian tersebut.

“Perjanjian ini akan menjamin protes dari hak Bangsamoro (sebutan pengganti MILF) dan menjaga kedaulatan dan integritas wilayah dari Filipina,” ujar PM Najib Razak, seperti dikutip Associated Press, Senin (15/10/2012). “Setelah empat dekade, perdamaian akhirnya bisa tercapai,” jelasnya.

Dokumen pakta perdamaian ini mengetengahkan perjanjian umum mengenai beberapa isu-isu besar. Hal yang disebutkan antara lain pembagian kekuasaan, serta perluasan wilayah dan pendapatan bagi wilayah otonomi Muslim yang nantinya juga akan disebut Bangsamoro.

Selain itu disebutkan pula pembentukan Komisi Transisi berjumlahkan 15 anggota. Komisi itu bertugas untuk menyusun proposal rancangan undang-undang sariah di wilayah Bangsamoro. Komisi juga akan mengatur pengurangan wewenang dari 11 ribu prajurit MILF tanpa menyebut jangka waktu pengaturannya.

“Masih banyak hal yang perlu dilakukan dan hanya iblis menjadi halangannya. Tetapi pemerintahan ini berkomitmen untuk provinsi di selatan,” tegas Presiden Benigno Aquino.

Ketua MILF Murad Ebrahim menilai perjanjian damai ini merupakan buah negosiasi yang sudah berlangsung selama 16 tahun terakhir. Perjanjian ini menurutnya menjadi dokumen penting dari sejarah warga Moro –sebutan bagi kaum Muslim di kawasan selatan Filipina. (AP/OKZ).*

Exit mobile version